SMA di Sintang Memprihatinkan, Gubernur Kalbar TNI yang Akan Bangun

SMA di Sintang Memprihatinkan, Gubernur Kalbar: TNI yang Akan Bangun

SMA di Sintang Memprihatinkan, Gubernur Kalbar: TNI yang Akan Bangun

SMA di Sintang Memprihatinkan, Gubernur Kalbar TNI yang Akan Bangun
SMA di Sintang Memprihatinkan, Gubernur Kalbar TNI yang Akan Bangun

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, langsung merespons berita viral terkait bangunan

SMAN 2 Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalbar, yang memprihatinkan.
Seperti diberitakan sebelumnya, sekolah yang berada di wilayah perbatasan Sintang-Malaysia itu hanya berdinding bambu, beratap terpal hijau dengan kursi dan meja yang dipasangi papan di atasnya. Pondasi bangunan dari kayu bulat, bangunan itu pun tanpa lantai.

Melalui akun Facebook-nya, Bang Midji menyampaikan bahwa SMAN 2 Ketungau

sebetulnya ada gedungnya. Konon katanya berada di area hutan lindung sehingga gedungnya harus dipindah.
“SMAN 2 Ketungau Tengah sebetulnya ada gedungnya, konon katanya berada di area hutan lindung, sehingga gedungnya harus dipindah. Tahun lalu sudah ada dananya melalui DAK khusus, cuma karena tanah yang dihibahkan masyarakat belum bersertifikat maka tak bisa dikerjakan. Saya sudah koordinasi dengan Pangdam dan Pemda Provinsi akan siapkan dananya, TNI yang bangunnya biar cepat. Target saya Agustus selesai. Muridnya ada 48 orang, yang terbuat dari bambu kelas sementara,” tulis Midji dalam akun facebooknya.

Sementara itu, Bupati Sintang, Jarot Winarno, menyampaikan bahwa pembangunan SMAN

2 Ketungau Tengah merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar. “Cuma, saya sudah koordinasi dengan Gubernur dan Kepala Desa Wana Bhakti Kecamatan Ketungau Tengah,” kata Jarot saat dikonfirmasi, Minggu (19/1).
Masalah awal, kata Jarot, dana untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) sudah disiapkan. Namun, tanah yang menjadi lokasi bangunan satu lokal, rupanya dalam kawasan hutan lindung. Sehingga lokasi sekolah harus dipindahkan ke tempat yang baru.
“Nah, proses pemindahan di lokasi yang baru, kalau belum sertifikat, dananya belum bisa diberikan. Jadi, macet diproses ini,” bebernya.
Jadi, ketika diskusi dengan Gubernur Kalbar, ada sejumlah opsi yang bisa diambil. Pertama percepatan pembuatan sertifikat dengan meminta bantuan BPN. Opsi kedua, Gubernur berkomunikasi dengan Pangdam agar sekolah bisa dibangun oleh Kodam XII/Tanjungpura. Karena ada kemitraan antara Pemprov Kalbar dan Kodam.

 

Baca Juga :