Sejarah Nahdlatul Ulama MASA PASCA KEMERDEKAAN

Sejarah Nahdlatul Ulama MASA PASCA KEMERDEKAAN

Sejarah Nahdlatul Ulama MASA PASCA KEMERDEKAAN

Sejarah Nahdlatul Ulama MASA PASCA KEMERDEKAAN

Muktamar NU ke-16 pada 1946

di Puwokerto merupakan titik balik langkah NU terjun ke ranah politik. Adanya maklumat pemerintah No. X yang berisi anjuran soal berdirinya partai-partai politik menyebabkan NU memutuskan bergabung dengan partai politik Masyumi. NU pun dapat memperluas peran ulama melalui politik. Beberapa tokoh

NU menduduki jabatan di Masyumi antara lain K.H Hasyim Asy’ari sebagai Ketua Majelis Syuro (Dewan Penasehat Keagamaan), Wahid Hasyim (wakil menteri Masyumi), Masjkur (wakil menteri Masyumi), K.H Fathurrahman Kafrawi (wakil menteri) dan Wahab Chasbullah (Dewan Pertimbangan Agung).

Majelis Syuro yang dipegang jabatannya oleh tokoh NU ini punya peran penting dalam Masyumi, di antaranya:

– Berhak menghusulkan hal-hal yang berkaitan dengan politik kepada pimpinan partai.
– Sebagai sumber hukum jika pimpinan partai meminta fatwa soal politik yang berkaitan dengan agama.
– Keputusan Majleis Syuro mengenai hukum agama bersifat mengikat partai.
– Pimpinan partai dapat mengirim utusan untuk berdiskusi dengan Majelis Syuro jika partai punya pendapat lain selain keputusan Majelis Syuro.

Pada 1952, akhirnya NU memutuskan keluar dari Masyumi dan mendirikan partai politik sendiri. Keputusan ini dipilih untuk mencapai tujuan yakni membentuk dewan pimpinan umat Islam yang nilainya lebih tinggi, dimana partai Islam dan organisasi Islam yang tergabung dengan Masyumi dapat berjuang bersama-sama. NU merekrut tokoh-tokoh bartu seperti H. Jamaluddin Malik dan K.H Idham Chalid.

NU juga membentuk Liga Muslimin Indonesia pada 30 Agustus 1952. Dengan menjalin persatuan dengan PSSI, Perti dan Darud Da’wah wal-Irsyad, NU berusaha untuk mencapai masyarakat islamiyah yang sesuai dengan hukum Allah SWT dan sunnah rasul.

Sebagai partai politik baru, NU cukup sukses dalam pemilihan umum 1955. NU mendapat total 6,9 juta suara dan mendapatkan 45 kursi di parlemen. Kesuksesan ini tidak lain karena basis NU yang sangat banyak di pedesaan. Keberhasilan ini juga sebagai bukti kaum tradisional bisa menyatakan aspirasinya sehingga mampu mendapat temoat dalam kehidupan berbangsa. Sebagai partai, NU juga berhasil melembagakan peran ulama dalam parlemen, seperti menguasai departemen Agama yang terjadi hingga kini.

Pada periode 1959 hingga 1966, NU secara terbuka menerima konsep Demokrasi Terpimpin yang diusung oleh Soekarno. NU masih mempertimbangkan “fiqhiyah” yang artinya Jika terjadi benturan antara dua hal yang sama buruk dipertimbangkan yang lebih besar bahayanyadan melaksanakan yang paling kecil akibat buruknya.

NU juga tampil menjadi kekuatan yang memerangi keras komunisme. Beberapa organisasi dibentuk antara lain Barisan Ansor Serba Guna (Banser), Lembaga Seni Budaya Muslim (Lesbumi) dan Persatuan Petani NU (Pertanu).

Puncaknya adalah peristiwa G 30 S PKI. NU menjadi partai politik pertama yang mendesak Presiden Soekarno membubarkan PKI (Partai Komunis Indonesia). Sikap tegas ini dikeluarkan pada 5 Oktober 1965 saat sebagian besar masyarakat Indonesia masih ragu-ragu siapa yang menjadi dalang di balik peristiwa G 30 S PKI.


Sumber: https://www.twittsev.com/2020/04/24/carnivores-apk/