Sejarah Nahdlatul Ulama MASA ORDE BARU

Sejarah Nahdlatul Ulama MASA ORDE BARU

Sejarah Nahdlatul Ulama MASA ORDE BARU

Sejarah Nahdlatul Ulama MASA ORDE BARU

NU secara terang-terangan menyatakan

akan kembali ke khittahnya sebagai jam’iyah pada periode ini, Pada Muktamar NU 1979, NU Menyatakan kembali menjadi organisasi keagamaan seperti saat awal berdiri pada 1926.

Hal ini tidak bisa dilepaskan dari proses bergabungnya partai NU ke PPP. Selain itu, juga banyaknya kekecewaan yang muncul yang menyertai perjalanan politik NU semakin mendorong NU kembali khittahnya. Meski demikian, anggota NU tetap bisa ikut serta dalam ranah politik secara perseorangan.

Sebelumnya, proses penggabungan partai politik awalnya terjadi pada 1973. Semua parpol tergabung dalam dua kutub besar, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). NU bersama partai-partai Islam disatukan dalam PPP bersama Parmusi, PSII dan Perti. Sedangkan kutub PDI diisi oleh PNI, IPKI, Parkindo, Partai Katolik dan Partai Murba.

Layaknya di Masyumi pada masa pasca-kemerdekaan, hubungan PPP dan NU sangat kuat. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan tersebut memburuk. Salah satu tokoh NU yang bisa mengatasi kisruh di dalam PPP adalah K.H Bisri Sansuri.

Seperti sebagai contoh, saat adanya oegajuan RUU Perkawinan, K.H Bisri menolak adanya RUU tersebut lantaran berisi pasal-pasal yang bertentangan dengan hukum perkawinan dalam Islam. Namun karena wibawa yang dimiliki K.H Bisri maka masalah tersebut bisa terselesaikan. Banyak yang menilai setelah K.H Bisri tak ada lagi sosok yang bisa menyelesaikan konflik di PPP.

Khittah ke NU 1926 otomastis membuat NU keluar dari PPP. Walau tetap membebaskan anggotanya terjun ke dunia politik, NU melarang anggotanya untuk rangkap jabatan dengan organisasi lain. Dalam Musyawarah Nasional 1983, NU mengeluarkan larangan perangkapan jabatan pengurus NU dengan jabatan pengurus organisasi politik. Dasar pertimbangan larangan tersebut salah satunya adalah bahwa perangkapan jabatan berikat trbaginya perhatian dan kesungguhan melaksanakan tugas keagamaan sosial yang menjadi khittah NU.

Di saat pemerintahan Orde Baru memberlakukan asas tunggal, yakni Pancasila, NU juga memberikan dukungan penuh. Hal ini terbukti pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada 1984, keputusannya berbunyi “Nahdlatul Ulama berasaskan Pancasila. Nahdlatul Ulama sebagai Jam’iyah Diniyah Islamiyah beraqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah megikuti salah satu dari empat mahzab, Hanafi, Syafi’i, Maliki dan Hambali.”


Baca Juga :