PERJUANGAN SECARA DEPLOMATIK

 PERJUANGAN SECARA DEPLOMATIK

  1. Perjanjian Linggarjati

Perjanjian Linggarjati dilakukan pada tangga 10 November 1946 di Linggarjati, dekat Cirebon. Dalam Perjanjian ini, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir sedangkan Belanda diwakili oleh Prof. Scermerhorn. Perjanjiantersebut dipimpin oleh Lord Killearn, seorang diplomat Inggris. Berikut ini beberapa keputusan Perjanjian Linggarjati.

  1. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatra.
  2. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia.
  3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Dalam perkembangan selanjutnya, Belanda melanggar ketentuan Perjanjian tersebut dengan melakukan agresi militer I tanggal 21 Juli 1947.

JELI Jendela Info
Meskipun isi Perjanjian Linggarjati tidak menguntungkan bagi Indonesia, namun berhasil mengundang simpati internasional. Hal ini terbukti dengan adanya pengakuan kedaulatan oleh Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Lebanon, Suriah, Afghanistan, Myanmar, Yaman, Saudi Arabia, dan Uni Soviet.

  1. Perjanjian Renvile

Dalam upaya membantu menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda maka DK PBB mendesak diadakannya gencatan senjata yang terjadi 4 Agustus 1947 serta membentuk komisi tiga Negara (KTN), Negara-negara tersebut adalah :
a) Australia (tunjukan Indonesia), diwakili oleh Richard Kirby.
b) Belgia (tunjukan Belanda) diwakili oleh Paul Van Zeelan.
c) Amerika Serikat (netral), diwakili oleh Dr. Frank Graham.

Atas usul KTN maka pada tanggal 8 Desember 1947 dilaksanakan Perjanjian antara Indonesia dan Belanda di atas kapal Renville milik AS yang sedang berlabuh di Jakarta.
Delegasi Indonesia terdiri atas PM. Amir syarifuddin, Mr. Ali Sastroamidjoyo, Dr. Tjoa sik len, Mr. Roem, Haji Agus Salim, Mr. Nasrun dan Ir. Djuanda. Delegasi Belanda terdiri atas Abdul Kadir Widjoyoatmojo, Jhr. Van Vredenburgh, Dr.Soumokil, Pangeran Kartanegara dan Zulkarnaen.

 

Setelah melalui perdebatan dan permusyawaratan dari tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Juni 1948 maka diperoleh persetujuan Renville.  Pokok-pokok isi persetujuan sebagai berikut:

  1. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai kedaulatannya diserahkan kepada

 

POS-POS TERBARU