Pendirian Persekutuan Komanditer

Pendirian Persekutuan Komanditer


Tidak ada pengaturan khusus bagi pendirian Persekutuan Komanditer, sehingga dalam pendirian Persekutuan Komanditer sama dengan peraturan dalam pendirian Firma. Persekutuan Komanditer bisa didirikan secara lisan (perjanjian konsensuil) atau membuat akta pendirian di hadapan Notaris yang dijadikan sebagai alat bukti (Pasal 22 KUHDagang). Dalam mendirikan Persekutuan Komanditer harus berdasarkan Akta Notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I.

Adapun ihtisar isi resmi dari Akta Pendirian Persekutuan Komanditer meliputi :

1) Nama lengkap, pekerjaan & tempat tinggal para pendiri.
2) Penetapan nama Persekutuan Komanditer.
3) Keterangan mengenai Persekutuan Komanditer itu bersifat umum atau terbatas untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara khusus.
4) Nama sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama persekutuan.
5) Waktu mulai dan berlakunya Persekutuan Komanditer.
6) Hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan pihak ketiga terhadap sekutu pendiri.
7) Tanggal pendaftaran akta pendirian ke Pengadilan Negeri.
8) Pembentukan kas uang dari Persekutuan Komanditer yang khusus disediakan bagi penagih dari pihak ketiga, yang jika sudah kosong berlakulah tanggung jawab sekutu secara pribadi untuk keseluruhan.
9) Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenangnya untuk bertindak atas nama persekutuan.

c. Status Hukum Persekutuan Komanditer
Pendapat yang umum di Indonesia menyatakan bahwa Persekutuan Komanditer belum merupakan badan hukum, karena meskipun dalam Persekutuan Komanditer sudah memenuhi syarat-syarat materiil suatu badan hukum, tetapi pengesahan dari Pemerintah belum dipenuhi sebagai syarat formilnya.

d. Modal Persekutuan Komanditer

Dasar Hukum Persekutuan Komanditer adalah suatu “Maatschap”, sehingga dalam perjanjian kerjasamanya, baik sekutu komplementer maupun sekutu komandit wajib memasukkan modal ke dalam persekutuan demi tercapainya tujuan persekutuan.
Persekutuan Komanditer terikat dari modal yang dikumpulkan, sehingga layak disediakan objek tuntutannya dan dapat pula bertindak sebagai pribadi. Para kreditur pribadi tidak mungkin dapat menuntut modal dari Persekutuan Komanditer, jadi tidak mungkin dapat menuntut bagian modal yang dimasukkan oleh para sekutu komandit ke dalam Persekutuan itu.
Sebagai konsekuensinya, para kreditur pribadi dari sekutu komplementer dapat melakukan sitaan terhadap modal yang dimasukkan dalam persekutuan, termasuk bagian modal yang dimasukkan oleh para sekutu komandit. Kesimpulannya adalah bahwa Persekutuan Komanditer yang terang-terangan mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah.

baca juga :

POS-POS TERBARU