MODEL EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

MODEL EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

Model digunakan karena adanya eksistensi masalah publik yang kompleks. Model sebagai pengganti kenyataan. A model is an abstraction of reality (Quade). Model adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan tertentu (Dunn). Model kebijakan dinyatakan dalam bentuk konsep/teori, diagram, grafik atau persamaan matematis. Setiap model memiliki fokus yang berbeda tentang kondisi politik dan membantu memahami berbagai perbedaan tentang kebijakan publik.

  1. Model Institusional atau Kelembagaan (Policy As Institutional Activity)

Hubungan kebijakan publik dengan institusi pemerintah sangat dekat. Suatu kebijakan tidak akan menjadi kebijakan publik kecuali jika diformulasi, implementasi & di-“enforced” oleh lembaga pemerintah.

Thomas Dye mengatakan bahwa lembaga pemerintahan memberikan kebijakan publik tiga ciri utama:

1) Legitimasi

2) Universalitas

3) Paksaan.

Kebijakan publik adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah seperti Legislatif, Eksekutif, Judikatif, Pemerintah Daerah, dan sebagainya. Masyarakat harus patuh karena ada Legitimasi Politik dan berhak memaksakan kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik diputuskan dan dilaksanakan oleh institusi pemerintah. Undang-undang menetapkan struktur kelembagaan negara dalam pembuatan kebijakan. Pembagian kekuasaan, checks and balances, otonomi daerah memberikan nuansa pada kebijakan publik.

sumbe r:

https://nashatakram.net/layanan-otomotif-seva-id/