Fungsi dan Konsep Distribusi Menurut Ekonomi Islam

Fungsi dan Konsep Distribusi Menurut Ekonomi Islam

Adanya hukum yang mengatur tentang ekonomi dan adanya instrumen sistem berekonomi dalam hukum Islam tidak lain agar tercapainya kemaslahatan umat dalam kehidupan dunianya yang juga menjadi bekal hidup di akhiratnya. Selain kemaslahatan tujuan instrumen ekonomi dalam Islam juga untuk mewujudkan keadilan. Keadilan ekonomi tidak dapat dicapai tanpa adanya keadilan distribusi atau penyaluran.

Keadilan distribusi adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan. Kebebasan di sini adalah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan, tidak seperti pemahaman kaum kapitalis, yang mengatakan sebagai tindakan memebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa ada campur tangan pihak manapun, tetapi sebagai keseimbangan antar individu dengan unsur materi dan spritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sedangkan keadilan dalam pendistribusian tercermin dari larangan dalam Qur’an (QS. Al Hasyr [59];7), agar supaya harta kakayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Tetapi diharapkan memberikan kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai sesuatu keseluhuhan, Oleh karena itu dalam sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang harus dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada masyarakat yang lemah.

Hukum dan instrumen tersebut yang pada gilarannya menjadi konsep yang sangat prinsipil dalam berekonomi menurut hukum Islam. Ruslan Adul Ghafur Noor[4] dalam bukunya memaparkan, Bahwa konsep distribusi dalam sistem ekonomi Islam yaitu meliputi dua hal :

  1. Prisnsip distribusi dalam sistem ekonomi Islam, yang meliputi:
  2. Larangan riba dan gharar. Di mana Ruslan menganggap bahwa pelarangan riba dan gharar adalah sesutu yang penting dalam ekonomi Islam, karena prinsip dari ekonomi pada dasarnya saling menguntungkan, namun dalam hal riba dan gharar hanya satu pihak saja yang diuntungkan sementara pihak lain terdzolimi.
  3. Keadilan dalam distribusi. Di mana menurutnya, maksud dalil adalah suatu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi. Keadilan distribusi biasa juga diartikan sebagai suatu distribusi pendapataan dan kekayaan secara adil sesuai dengan norma-norma fairness yang diterima secara universal.
  4. Konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam. Di mana Islam mengakui adanya hak milik terhadap benda dan menganggap sebuah kepemilikan yang diperoleh dengan cara yang halal, dan dengan kepemilikan tersebut manusia memperjuangkan kesejahteraannya di muka bumi.
  5. Kebijakan distribusi dalam ekonomi Islam. Kebijakan-kebijakan ekonomi haruslah kepada kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan dan menciptakan keadilan dalam ekonomi umat. Dan terlebih, konsep keadilan bertujuan agar harta tidak terkumpul pada satu kelompok.

Melihat pemaparan ini, baik prinsip distribusi ataupun kebijakan distribusi keduanya bertitik pada instrumen yang mengatur bagaimana agar pendistribusian barang dapat memiliki nilai-nilai kemaslahatan yang menyeluruh dan keadilan yang merata, sehingga pembangunan dan kesejahteraan bukan dapat dimilki oleh beberapa orang saja, melainkan pembangunan juga dapat dinikmati dan dilakukan oleh semua orang pelaku ekonomi, sehingga fungsi produksi benar-benar terwujud bukan hanya sekedar teori ataupun harapan saja.

Untuk mencapai pembangunan pemerataan dan kesejahteraan yang seimbang, Islam memberikan nilai-nilai pembangunan tersebut berdasarkan pada keyakinan bahwa umat Islam merupakan umat terbaik khairul ummat. Motivasi ini dimaksudkan agar mereka mencoba menggunakan instrumen-instrumen ekonominya dengan cara yang baik dan benar. Salah satu instrumen tersebut adalah peran Negara dalam mengambil dan memutuskan kebijakan yang efektif dan tepat dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, sebagaimana tujuan orang banyak.[5]

Menurut Ibnu Taymiyah sebagaimana dikutip oleh Adiwarman Karim,[6] bahawa ada beberapa kondisi yang mengharuskan pemerintah melakukan intervensi harga, Yaitu: Pertama, produsen tidak mahu menjual barangnya kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan barang tersebut. Dalam keadaan ini, pemerintah dapat memaksa produsen untuk menjual barangnya dan menentukan harga (intervensi harga) yang adil. Kedua, Produsen menawarkan barang pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, Sedang konsumen meminta harga yang terlalu rendah menurut produsen. Dalam keadaan ini pemerintah harus melaukan intervensi harga dengan mendorong konsumen dan produsen melakukan musyawarah untuk menentukan harga yang didahului dengan tindakan invenstigasi atas demandsupplay, biaya produksi dan lainnya. Selanjutnya pemerintah menetapkan harga tersebut sebagai harga yang berlaku. Ketiga, Pemilik jasa, misalnya tenaga kerja, menolak bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga pasar yang berlaku (the prevailing market price), padahal masyarakat membutuhkan jasa tersebut, maka pemerintah dapat menetapkan harga yang wajar tersebut (reasonable price) dan memaksa pemilik jasa untuk memberikan jasanya.

POS-POS TERBARU