Full Day School Bertentangan dengan Undang-Undang

Full Day School Bertentangan dengan Undang-Undang

Full Day School Bertentangan dengan Undang-Undang

Full Day School Bertentangan dengan Undang-Undang
Full Day School Bertentangan dengan Undang-Undang

Rencana penerapan kebijakan Full Day School atau program sekolah delapan jam

selama lima hari yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menuai kecaman. Termasuk dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU).

Ketua Umum Pengurus Besar NU, Said Aqil Siroj mengatakan kebijakan ini bertentangan dengan Undang-undang (UU).

“Kebijakan tersebut, tidak senafas dengan UU Sistem Pendidikan Nasional yang

selama ini cukup demokratis,” terangnya melalui siaran pers yang diterima Okezone, Jumat (16/6/2017).

Said Aqil menjelaskan, selama ini pengaturan UU terkait pendidikan bersifat demokratis dan mampu memandirikan setiap satuan pendidikan untuk mengembangkan model pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat dan kesiapan setiap sekolah.

Sementara melalui kajian dan pemantauan yang dilakukan PBNU, Said Aqil

menerangkan bahwa fakta di lapangan menunjukkan mayoritas sekolah belum siap menerima kebijakan lima hari sekolah per delapan jam pelajaran atau full day school.

“Kesiapan itu menyangkut banyak hal antara lain terkait fasilitas yang menunjang kebijakan lima hari sekolah/delapan jam pelajaran,” jelas dia.

 

Baca Juga :