BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemen” di tingkat  desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

1)      Wewenang BPD antara lain:

–          Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa

–          Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

–          Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa

–          Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa

–          Menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan

–          Penggunaan nama/istilah BPD tidak harus seragam pada seluruh desa di Indonesia, dan dapat disebut dengan nama lain.

2)      Hak dan kewajiban anggota BPD

Anggota BPD mempunyai hak :

  1. Mengajukan rancangan peraturan desa
  2. Mengajukan pertanyaan
  3. Menyampaikan  usul dan pendapat
  4. Memilih dan dipilih
  5. Memperoleh tunjangan

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

  1. Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
  2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan des.
  3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
  5. Memproses pemilihan kepala desa
  6. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
  7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
  8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

3)      Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil karena didalam melakukan suatu     votting suara untuk membuat suatu keputusan tidak terjadi jumlah suara yang sama, sehingga teradapat pemenang dan yang kalah dan juga dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

4)      Prosedur/ cara memilih ketua dan wakil ketua BPD :Pimpinan BPD diplih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang dilakukan secara khusus. Untuk menentukan ketua dan wakil ketua diadakan rapat pertama yang dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

5)      Masa jabatan BPD yaitu 6 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Yang berwenang untuk menetapkan dan mengesahkan anggota BPD yaitu Bupati/walikota melalui keputusan Bupati/walikota.

 

https://rianablog.com/planescape-apk/